Peningkatan Kualitas Vokasi Jadi Kunci Tekan Pengangguran
Peningkatan kualitas pendidikan vokasi di tingkat menengah menjadi kunci mengurangi pengangguran dari sekolah menengah kejuruan (SMK).
Apalagi adanya pandemi Covid-19 jumlah pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta jiwa naik 2,67 juta orang. Pemerintah melalui Ditjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya menekan angka pengangguran dengan peningkatan kualitas SDM, dan menikahkan dunia pendidikan dan industri.
“Yang ironis antara SMK dan SMA karena harusnya figurnya terbalik, tapi ternyata yang SMK lebih banyak menganggur. Artinya sangat penting nantinya dalam prioritas kita memberikan perhatian lebih pada vokasi khusunya di tingkat sekolah menengah,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro belum lama ini.
Melalui pernikahan vokasi dengan dunia usaha dan industri, Ditjen Vokasi tengah menggenjot sinergi dan peningkatan kompetensi guru, hingga penyusunan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui balai besar penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, yang banyak dicari oleh dunia industri.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan syarat dari lulusan vokasi yang mutlak adalah kompetensinya benar-benar sesuai kebutuhan industri dan bukan hanya mengandalkan ijazah. Pola pikirnya pun harus diubah bukan hanya sekedar lulusan sekolah vokasi tertentu, melainkan lebih pada kemampuan apa yang dimiliki baik soft skill maupun hard skill.
“Selama ini mungkin lulusan vokasi ada beberapa yang mengandalkan ijazah tanpa kompetensi. Ijazah kan lebih ‘aku sudah belajar apa’, bukan ‘aku bisa apa’. Untuk itu harus memastikan kurikulum yang bisa menghasilkan kurikulum yang kompeten caranya menikahkan pendidikan dengan industri,” kata Wikan.
Selain itu, bukan hanya kurikulum dan peningkatan kemampuan lulusan vokasi yang ditingkatkan melainkan juga guru-guru di sekolah menengah kejuruan harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan dunia usaha. Dengan kualitas guru yang memadai maka bisa mencetak SDM yang unggul dan menjawab kebutuhan industri.
Direktur Mitras DUDI Ahmad Saufi mengatakan meningkatkan kompetensi guru juga menjadi fokus dari Ditjen Vokasi sehingga pernikahan antara dunia pendidikan dan industri tidak sebatas MoU. Jika sinergi ini dapat berjalan, lima tahun ke depan pendidikan vokasi Indonesia akan mampu mencetak SDM handal dan SMK tidak lagi menjadi penyumbang pengangguran tertinggi.
“Tugas kami mengasah kemampuan guru dengan meningkatkan upskiling dan reskiling kemampuan mereka. Dengan mengasah kemampuan manajerial Kepala Sekolah dan pimpinan sekolah tinggi vokasi agar bisa mengatur lembaga vokasi sebagai CEO mengatur perusahaan. Jadi bukan cuma chief education tapi juga layaknya CEO perusahaan,” katanya.
Sebelumnya, Saufi juga mengatakan pendidikan vokasi dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian daerah dan masih ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Apalagi saat ini lembaga vokasi terdiri dari 17 ribu lembaga pelatihan, 14 ribu SMK, dan 2200 politeknik dan sekolah vokasi.
“Seandainya pelaksanaan Undang-Undang 23/2014 tentang pelimpahan kewenangan pengurusan SMK benar-benar dilakukan setiap daerah dan ada perubahan mindset yang baik oleh sekolah tentu saja link and match itu bisa dilakukan. Dimana katalisisnya bukan hanya dari pusat tapi ada peran daerah di sana,” kata Saufi.
Dia mencontohkan di Jawa Tengah dengan adanya Kawasan Industri Kendal dan Batang, harusnya bisa membantu vokasi untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan industri dan jumlahnya. Kemudian dia menegaskan dukungan dari Kemendikbud adalah memoles dan memperbaiki pelaksanaan vokasi sehingga bisa menjadi kekuatan.
“Kolaborasi dunia usaha dan pendidikan kita perbanyak jumlah komunikasi dan pertemuannya. Dengan begitu makin intens komunikasinya maka vokasi makin tahu apa yang dibutuhkan industri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Sabli mengatakan tahapan membangun pendidikan vokasi menurutnya bagaikan memasak, dimana resep harus dibuat bersama. Artinya kurikulum sekolah vokasi harus dibuat bersama dunia industri yang membutuhkan SDM berkualitas.
“Kurikulum harus dibuat bersama sehingga ada penyelarasan,” kata Sabli.
Sumber :
Apalagi adanya pandemi Covid-19 jumlah pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta jiwa naik 2,67 juta orang. Pemerintah melalui Ditjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya menekan angka pengangguran dengan peningkatan kualitas SDM, dan menikahkan dunia pendidikan dan industri.
“Yang ironis antara SMK dan SMA karena harusnya figurnya terbalik, tapi ternyata yang SMK lebih banyak menganggur. Artinya sangat penting nantinya dalam prioritas kita memberikan perhatian lebih pada vokasi khusunya di tingkat sekolah menengah,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro belum lama ini.
Melalui pernikahan vokasi dengan dunia usaha dan industri, Ditjen Vokasi tengah menggenjot sinergi dan peningkatan kompetensi guru, hingga penyusunan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui balai besar penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang bisnis dan pariwisata, yang banyak dicari oleh dunia industri.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan syarat dari lulusan vokasi yang mutlak adalah kompetensinya benar-benar sesuai kebutuhan industri dan bukan hanya mengandalkan ijazah. Pola pikirnya pun harus diubah bukan hanya sekedar lulusan sekolah vokasi tertentu, melainkan lebih pada kemampuan apa yang dimiliki baik soft skill maupun hard skill.
“Selama ini mungkin lulusan vokasi ada beberapa yang mengandalkan ijazah tanpa kompetensi. Ijazah kan lebih ‘aku sudah belajar apa’, bukan ‘aku bisa apa’. Untuk itu harus memastikan kurikulum yang bisa menghasilkan kurikulum yang kompeten caranya menikahkan pendidikan dengan industri,” kata Wikan.
Selain itu, bukan hanya kurikulum dan peningkatan kemampuan lulusan vokasi yang ditingkatkan melainkan juga guru-guru di sekolah menengah kejuruan harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan dunia usaha. Dengan kualitas guru yang memadai maka bisa mencetak SDM yang unggul dan menjawab kebutuhan industri.
Direktur Mitras DUDI Ahmad Saufi mengatakan meningkatkan kompetensi guru juga menjadi fokus dari Ditjen Vokasi sehingga pernikahan antara dunia pendidikan dan industri tidak sebatas MoU. Jika sinergi ini dapat berjalan, lima tahun ke depan pendidikan vokasi Indonesia akan mampu mencetak SDM handal dan SMK tidak lagi menjadi penyumbang pengangguran tertinggi.
“Tugas kami mengasah kemampuan guru dengan meningkatkan upskiling dan reskiling kemampuan mereka. Dengan mengasah kemampuan manajerial Kepala Sekolah dan pimpinan sekolah tinggi vokasi agar bisa mengatur lembaga vokasi sebagai CEO mengatur perusahaan. Jadi bukan cuma chief education tapi juga layaknya CEO perusahaan,” katanya.
Sebelumnya, Saufi juga mengatakan pendidikan vokasi dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian daerah dan masih ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Apalagi saat ini lembaga vokasi terdiri dari 17 ribu lembaga pelatihan, 14 ribu SMK, dan 2200 politeknik dan sekolah vokasi.
“Seandainya pelaksanaan Undang-Undang 23/2014 tentang pelimpahan kewenangan pengurusan SMK benar-benar dilakukan setiap daerah dan ada perubahan mindset yang baik oleh sekolah tentu saja link and match itu bisa dilakukan. Dimana katalisisnya bukan hanya dari pusat tapi ada peran daerah di sana,” kata Saufi.
Dia mencontohkan di Jawa Tengah dengan adanya Kawasan Industri Kendal dan Batang, harusnya bisa membantu vokasi untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan industri dan jumlahnya. Kemudian dia menegaskan dukungan dari Kemendikbud adalah memoles dan memperbaiki pelaksanaan vokasi sehingga bisa menjadi kekuatan.
“Kolaborasi dunia usaha dan pendidikan kita perbanyak jumlah komunikasi dan pertemuannya. Dengan begitu makin intens komunikasinya maka vokasi makin tahu apa yang dibutuhkan industri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Sabli mengatakan tahapan membangun pendidikan vokasi menurutnya bagaikan memasak, dimana resep harus dibuat bersama. Artinya kurikulum sekolah vokasi harus dibuat bersama dunia industri yang membutuhkan SDM berkualitas.
“Kurikulum harus dibuat bersama sehingga ada penyelarasan,” kata Sabli.
Sumber :
